Pilkada 2007: Aliansi Etnis, Agama atau Reformasi

Oleh: Hamka Siregar

Kian hari, getaran politik Pilkada 2007 semakin terasa. Beberapa kelompok kelihatannya, -meskipun samar-samar-mulai memanaskan mesin politik. Demikian juga para politisi papan atas yang menguasai jagad perpolitikan Kalbar, mulai "adu kuat" untuk mencoba mengunci posisi masing-masing lawan politik. Masalahnya, seperti apa aliansi politik yang akan dibangun dalam oleh kelompok-kelompok politik pada Pilkada 2007. Apakah berdasarkan pertimbangan etnik, agama atau reformasi?

Belakangan ini berkembangan wacana politik yang cukup sensitif bahwa aliansi politik yang akan dibangun untuk mengusung paket kepemimpinan pada Pilkada 2007 tidak berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih didasarkan pertimbangan etnik dan agama. Dari kacamata prinsip demokrasi, aliansi politik yang demikian adalah langkah mundur. Usaha kita untuk melahirkan pimpinan yang berkualitas dan membangun sebuah bangsa yang demokratis akan menjadi semakin sulit.

Pengalaman Pilkada-pilkada sebelumnya, yaitu dalam pemilihan Bupati, dugaan pelibatan unsur-unsur emosi etnik dan agama tidak dapat disangkal. Akibatnya, unsur-unsur rasionalitas dalam menentukan pilihan menjadi absurd. Para politisi maupun para broker politik lebih melipatgandakan emosi etnik dan agama dari pada mencerdaskan wawasan pemilih. Tulisan ini mencoba memberikan argumentasi untuk menjelaskan tentang kekeliruan membangun aliansi akan mengakibatkan kerugian, bukan hanya akan kehilangan momentum melahirkan pimpinan yang berkualitas, juga merugikan kepada kelompok-kelompok agama.

Reformasi: Proyek Bersama

Ada beberapa alasan untuk menolak menjadikan etnik dan agama sebagai landasan untuk mengusung "paket" kepemimpinan pada Pilkada 2007 yang akan datang. Pertama, reformasi adalah proyek bersama. Agenda reformasi melampaui batas-batas etnik dan agama. Mengedepankan isu-isu etnik dan agama disamping berseberangan dengan cita-cita reformasi juga merupakan langkah mundur karena terjadi pembelokan prioritas.

Berbagai agenda reformasi tidak ada yang berseberangan dan memihak etnik atau agama apa pun. Isu reformasi yang mengedepankan pemerintahan yang bersih (clean government) dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah anjuran semua agama dan tidak memihak agama apa pun. Penegakan hukum (law enforcement) secara adil dan transparan adalah ajuran setiap agama. Pendistribusian ekonomi secara adil dan merata juga adalah amanat semua agama. Dengan demikian, agenda reformasi ini harus dijadikan flat form bersama.

Carut-marut warisan Orde Baru sudah sedemikian efedemik. Tidak hanya warisan hutang yang entah kapan akan selesai harus kita tanggung bersama, tetapi yang jauh lebih parah adalah kerusakan mentalitas bangsa. Bangsa ini nyaris sudah kehilangan kecerdasan emosional sehingga hampir-hampir tidak punya kemampuan untuk melihat mana yang salah dan benar. Karena beban yang harus dipikul sedemikian berat, meskipun kekuatan-kekuatan reformasi bersatu, bahu-membahu, belum tentu agenda ini dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Apalagi jika kekuatan reformasi dipecah ke dalam isu etnik dan agama, maka harapan untuk menuntaskan agenda reformasi akan semakin jauh.

Kedua, sumber utama krisis bangsa juga melampaui batas-batas etnik dan agama. Sikap otoriter dan korup sebagaimana dipraktekkan oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun adalah musuh semua agama. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menganjurkan model rezim yang demikian.

Sementara itu, para pemimpin, apa pun agama formal yang dianutnya, dapat melakukan kesalahan-kesalahan. Para pemimpin Orde Baru yang telah menjerumuskan bangsa ini ke dalam keterpurukan adalah penganut-penganut agama. Bahkan, beberapa di antara mereka menyandang label atau simbol keagamaan yang sakral. Tetapi, faktanya, menunjukkan para pemimpin baik yang beragama Islam atau non-Islam, di era Orde Baru, terbukti dapat melakukan kesalahan.

Dua alasan di atas, dapat dijadikan kelompok reformis, khususnya reformis- reformis daerah, untuk bersatu. Jika kekuatan-kekuatan reformis, terjebak dengan isu-isu primordial, seperti isu etnik maupun agama, kekuatan ini akan masuk perangkap. Ini memang sengaja dimainkan oleh kekuatan-kekuatan status quo untuk mengalihkan fokus dari agenda reformasi. Yang mereka utamakan adalah kekuasaan dengan mengeksploitasi ikatan-ikatan etnik maupun agama, bukan mengusahakan tercapainya tujuan reformasi.

Dengan demikian, sejak dini sudah harus disadari oleh kekuatan-kekuatan reformis daerah bahwa Pilkada 2007 adalah momentum untuk tetap memelihara agenda reformasi. Etnis dan agama apa pun yang tergabung dalam kekuatan reformasi harus merapatkan barisan untuk mengawal Pilkada tersebut. Sebaliknya, harus sekuat tenaga menjaga Pilkada untuk tidak direduksi hanya sekedar persoalan etnik dan agama. Sudah dapat dipastikan, jika Pilkada yang akan datang terperangkap pada isu-isu etnik dan agama, daerah ini akan terus terpuruk dan tertinggal. Dan, sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok status quo. Waspadalah!

Penulis adalah dosen STAIN Pontianak dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.