Dampak Kelangkaan BBM

Oleh: Sahrul

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia, terutama sejak tahun 1998 sampai sekarang telah menimbulkan dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat, jumlah rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin hari mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia ditandai dengan banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sebagian besar karyawannya adalah pemuda masa produktif untuk bekerja, PHK tersebut sebagian besar dilakukan perusahaan swasta yang tidak mampu lagi beroperasi karena akibat krisis ekonomi.

Kalau direplay ulang pada dekade 80-an saat Indonesia masih pada jaman oil boom (minyak berlimpah), terasa perbedaan kebijakan pemerintah dalam memenej jumlah pemasukan perkavita yang sangat besar. subsidi mengenai berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang diberikan oleh pemerintah membuat rakyat bangga akan negara Indonesia. Keberhasilan pemerintah orde baru dalam bidang ekonomi banyak dipuji oleh dunia internasional, dan disebut sebagai keajaiban. Indonesia disebut sebagai satu dari lima Macan Asia, yang terdiri atas RRC, Korsel, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Sekarang semua itu hanya tinggal sejarah keemasan yang hanya bisa kita dengar di radio, televisi dan baca di buku-buku, majalah, dan surat kabar. Berdasarkan pernyataan Megawati Sukarnoputri pada saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, menurutnya yang berbunyi sebagai berikut: "Dari dekat saya juga menyimak dengan penuh keprihatinan betapa menurunnya pandangan dan citra negara dan bangsa kita di luar negeri, kita merasakan betapa telah tiadanya lagi rasa kagum dan rasa berkurangnya sikap hormat yang pernah hinggap ketika Indonesia disebut sebagai satu diantara beberapa negara dengan pertumbauhan ekonomi yang menakjubkan selama dasawarsa 80-an dan awal 90-an". (Kompas edisi Senin, 26 Oktober 2001).

Memang tidak bisa dinapikan bahwa pasca dekade produksi minyak melimpah dan terjadinya krisis ekonomi negara Indonesia mengalami kemunduran yang cukup berarti. Dilihat dari sector ekonomi sulitnya mencari pekerjaan membuat semakin membeludaknya angka pengangguran.

Menurut Pratama Raharja dan Mandala Manurung dalam bukunya "Teori Ekonomi Makro" salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia yaitu: akibat dari mekanisme pasar yang ditempuh oleh pemerintah,

Pertama, Kegagalan Pasar (market failure). Kedua, Ketidak sempurnaan Informasi (imperfect information). Tiga, penyimpangan Moral (moral hazard).

Dilihat dari sudut ekonomi makro memang pemerintahlah sebagai ujung tombak dalam rangka mengubah secara bertahap terhadap perkembangan perekonomian khususnya yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat. baik pada pemerintahan pusat secara regional maupun pemerintah daerah pada tataran local. Terkait dengan pendapat Pratama Raharja dan Mandala Manurung mengenai mekanisme pasar yang ditempuh oleh pemerintah. Menyangkut Kegagalan Pasar (market failure), dan Ketidak sempurnaan Informasi (imperfect information), perlu kiranya dianalisis secara tajam lalu dilihat dengan keadaan sekarang, yang berkembang menyangkut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut penulis agar masyarakat tidak mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam rangka meminimalisir kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat kelas ekonomi menengah dibawah terhadap beberapa gejala pasar menyangkut naiknya harga kebutuhan primer (kebutuhan pokok) terutama menurut penulis terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM), berawal dari kurangnya kontrol pemerintah terhadap pasar dalam rangka melihat stock barang-barang kebutuhan pokok dan harga barang yang yang memang paling laris dijual di pasaran terutama bahan bakar minyak (BBM), pembiasan informasi yang selama ini disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyangkut berkurangnya stock bahan bakar minyak (BBM) sehingga kepanikan yang dialami oleh masyarakat dimanfaatkan spekulan dan tak heran jika terjadi aksi pembelian bahan bakar minyak dalam skala besar yang lebih celaka terjadinya penimbunan bahan bakar minyak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab anehnya perbuatan yang telah menyalahi aturan tersebut tidak ditindak tegas oleh pihak terkait.

Sudah jatuh tertimpa tangga inilah yang kita rasakan selama ini tatkala badai krisis ekonomi menerpa masalah demi masalah tanpa henti datang silih berganti melanda bangsa Indonesia, kelangkaan bahan bakar minyak menurut penulis merupakan masalah yang dapat berakibat fatal kalau tidak ditangani secara benar oleh pemerintah. Berdasarkan harian Pontianak Post Senin, 15 Agustus 2006. dalam pemberitaan menyangkut kelangkaan bahan bakar minyak yang dilansir dengan pernyataan Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Andri Zulfikar bahwa "jaringan spekulan dan penyelundup harus dibabat habis sampai ke aktor intelektualnya. Karena masalah ini telah menimbulkan dampak serius di Kal-Bar". Penulis sangat sepakat dengan pernyataan tersebut, karena atas perbuatan tidak bertanggungjawab menyebabkan tidak terkontrolnya harga bahan bakar minyak yang tembus dengan harga Rp15.000 di kios-kios, padahal sebenarnya harga normal bahan bakar minyak di SPBU berkisar pada angka Rp 4.500,- jadi kalau dikalkulasikan harga normal dengan harga setelah terjadi aksi spekulan kenaikan harga mencapai tiga kali lipat, yang jadi permasalahan dengan naiknya harga bahan bakar minyak dapat menyulut barang-barang kebutuhan pokok ikut secara drastis naik, dan bukan tidak mungkin terjadi konflik antara penjual bahan bakar minyak dengan konsumen. Sudah menjadi kebiasaan di negara Indonesia kalau harga barang-barang sembilan barang pokok naik pasti sulit untuk diturunkan walaupun keputusan pemerintah pusat harga barang-barang tersebut seharusnya harus diturunkan.

Diskriminasi harga (price Discrimination) yang terjadi akibat kelangkaan bahan bakar minyak merupakan tindakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. tujuan yang ingin dicapai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut tak lain adalah sebagai lintah darah mencari keuntungan sesaat dengan mengorbankan konsumen/oranglain sebagai tumbal. Kalau kondisi ini terus terjadi pastinya masyarakat awamlah yang menjadi korban. Terkait dengan aksi diskriminasi harga tersebut sama halnya dengan meruntuhkan bangsa ini dari pencapaian cita-cita kita bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.secara keseluruhan. Perlu kiranya sebagai renungan kita bersama untuk bersama-sama membangun bangsa ini agar lebih bermartabat dengan bersama-sama memikul beban atas keterpurukan yang selama ini kita alami, janganlah kiranya bersifat hedonis dengan mengedepankan ego sehingga menghilangkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan dan kesatuan.

Yang perlu diingat diskriminasi dan monopoli terhadap pemenuhan ego demi keuntungan sesaat terutama mengenai aksi spekulan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan menjual dengan harga tidak ketara pastinya hasil dari penjualan yang didapat tidak bersifat kekal, diharapkan Pertamina sebagai pemasok bahan bakar minyak lebih transparan dalam rangka pendistrubusian BBM, satu hal yang menjadi keinginan kita bersama agar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tidak terulang di kemudian hari mudah-mudahan pemerintah terkait yang menangani masalah harga barang-barang pokok terutama bahan bakar minyak selalu mengemban amanah beban moral, dengan diimplementasikan terjun langsung untuk mengontrol di pasar menyangkut stock barang-barang pokok terutama bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terjadi kelangkaan. Semoga pemerintah dapat bertindak tegas kepada spekulan yang telah melakukan perbuatan penimbunan dan diskriminasi harga, terutama memberikan pelajaran terhadap oknum spekulan agar perbuatan serupa tidak terulang. Mudah-mudahan dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak dapat membuat kita dewasa dan membuat kita lebih percaya terhadap pemerintah yang selama ini mempublikasikan bahwa stock bahan bakar minyak negara Indonesia secara umum dan Kalimantan Barat secara khusus cukup untuk beberapa tahun ke depan.

(Penulis: Mantan Pengurus HMI Komisariat Fisip Untan dan Mantan Menteri Pergerakan dan Kebijakan Daerah BEM UNTAN)