Dicari: Gubernur yang Pandai Menghitung

Oleh: Faisal Riza

GUBERNUR yang terpilih pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2007 mendatang jelas akan memberikan konsekuensi terhadap berlangsungnya visi dan misi pembangunan. Sesuai UU No 17/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan menjadi dokumen yang akan membawa Kalbar 5 tahun mendatang, merupakan jabaran dari visi dan misi gubernur.

Namun ironisnya, visi dan misi tersebut seringkali tidak mencerminkan konsep yang terukur dalam konteks anggaran. Padahal sebagus apapun visi dan misinya, ketika tidak 'diturunkan' dalam anggaran , maka hanya akan menjadi konsumsi politis dan bersifat normatif belaka.

Meskipun sudah berbasis kinerja (performance budget) yang diterapkan secara efektif mulai tahun 2003 hingga kini, proses penganggaran di Propinsi Kalimantan Barat seakan tidak merefleksikan anggaran yang mempunyai indeks kinerja yang pasti. Hal ini karena visi dan misi gubernur yang sering terlihat ideal namun tidak pernah terukur dan ter-integrasi-kan ke dalam anggaran.

Menekan Belanja Aparatur

Belanja aparatur yang pada hakekatnya dapat dihitung secara fixed cost, hampir tiap tahun mengalamai kenaikan yang signifikan berbanding lurus meningkatnya nominal total anggaran . Padahal secara rasional, anggaran aparatur hanya meliputi pos gaji dan honor pegawai serta belanja operasional lainnya seperti ATK, Listrik, Air, Makanan, Minuman dan biaya pemeliharaan lainnya. Itu berarti, kalaupun ada peningkatan setiap tahun, maka pada dasarnya ia cenderung konstan tiap tahun. Bukannya meningkat drastis.

Pertanyaannya , mampukah para kandidat gubernur tersebut memaparkan visi dan misinya secara terukur, minimal dengan menunjukkan sebuah hitung-hitungan matematis yang mampu menekan pos belanja aparatur. Karena saya yakin, pos belanja aparatur tersebut dapat ditekan secara optimal, ketika kita mampu menghitung secara jujur berapa sebenarnya belanja aparatur yang diperlukan setiap tahun. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Jembrana ketika melakukan restrukturisasi yang berdampak pada efisiensi anggaran, sehingga mampu membuat program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Karena tanpa menghitung secara fixed cost belanja aparatur, sebagai kepala daerah, anda mungkin akan menemukan kesulitan besar dalam menjalankan visi dan misi anda yang ideal. Bahkan bisa jauh berurusan dengan BPK. Karena hampir mayoritas temuan BPK menunjukkan bahwa pos - pos belanja yang dianggap bermasalah selalu pada pos-pos belanja aparatur.

Bahkan, seorang teman mengatakan, bahwa saat audit terhadap sebuah APBD salah satu kabupaten di Kalbar, ditemukan sebuah fakta perjalanan dinas seorang Kepala Dinas atau Kepala Bagian sebanyak 450 hari. Itu artinya selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan kepala dinas tersebut tidak berada di tempat. Fakta yang ironis bukan ?

Untuk Belanja Publik

Padahal di sisi lain indikator - indikator yang mencerminkan problem-problem hak dasar di Kalimantan Barat cukup menunjukkan situasi yang serius. Indeks Pembangunan Manusia Kalbar yang diakui telah meningkat menjadi skala 65, 4 namun tetap masih berada pada urutan 27 dari 33 propinsi. Hal ini ditunjukkan dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi (47 dari 1000 kelahiran), angka melek huruf yang hanya mencapai 89,67 persen dari 4,8 juta penduduk Kalbar serta rata-rata lama usia sekolah yang mencapai 6,8 tahun (dengan kata lain sebagian besar penduduk Kalbar (61 persen) hanya tamat SD) dan angka pengangguran permanen 8,3 persen dari total angkatan kerja .

Angka-angka tersebut jelas tidak dapat diremehkan oleh calon Gubernur Kalbar mendatang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan tidak bisa mencapai 20 persen karena sudah tersedot pada pos belanja publik lainnya, maka yang harus dikoreksi adalah seberapa besar belanja aparaturnya yang mengakibatkan anggaran pendidikan tidak dapat mencapai 20 persen ? .

Sudah waktunya bagi gubernur mendatang untuk menghentikan kebiasaan menggganti gordennya tiap tahun yang bisa mencapai 42 juta (210 juta dalam 5 tahun), atau mengganti meja tamu tiap tahunnya yang bisa mencapai 33 juta (165 juta dalam 5 tahun )

Akhirnya, melalui tulisan ini, kita berharap bahwa para kandidat gubernur mendatang, mencukupkan dirinya hidup pada 'dunia kata-kata' yang begitu terdengar manis dan melenakan, mari mulai untuk hidup di ' dunia angka-angka' . Dunia yang sebenarnya . Bukankah ini eranya dunia angka? .

Karenanya, jadikanlah 'kemahiran' anda menghitung (bukan berhitung!) juga menyertai anda setelah terpilih menjadi gubernur mendatang, bukan hanya pada saat proses PILKADA berlangsung saja. Selamat Belajar Menghitung!

(Penulis adalah Pemerhati Calon Gubernur)