Pilkada Berwajah Ganda

Oleh: Aspari Ismail

INTENSITAS pemberitaan koran lokal mengenai perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalimantan Barat (Kalbar) mulai gencar. Beberapa elit politik sudah terang-terangan memastikan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalbar, bahkan belakangan ini, Kapolda Kalbar, Nanan Soekarna juga sudah mulai dilirik, sehingga menambah daftar panjang calon gubernur Kalbar. Mereka (baca: para kandidat) tinggal menunggu waktu, "perahu" mana yang mau menampung. Begitu juga partai politik sudah mulai kasak-kusuk melirik kandidat untuk ditumpangkan dalam "perahu" guna mengarungi ombak demokrasi.

Persiapan yang matang untuk menyambut pesta demokrasi tersebut, memang perlu dilakukan. Tidak saja oleh KPUD Kalbar, para kandidat, partai politik, tim sukses, tetapi masyarakat secara umum. KPUD mesti menyiapkan perangkat dan anggaran yang dibutuhkan. Para kandidat "kudu" menyiapkan "jurus sakti" untuk menarik hati pemilih. Partai politik juga mulai membangun aliansi. Tim sukses sudah rada merapatkan barisan. Tak salah, jika para pemilih mulai meneropong figur-figur yang layak jadi gubernur. Di antara kriteria yang ditawarkan dalam memilih kepala daerah adalah yang amanah, mempunyai komiten untuk memajukan daerah dan melakukan perubahan, serta memilih pemimpin yang unggul (baca: Aspari Ismail, "Pilkada: Pilihlah AKU", Pontianak Post, 14 Mei 2005).

Belajar dari pilkada yang telah dilakukan beberapa daerah di Indonesia, setidaknya bisa diambil benang merahnya, bahwa pilkada mempunyai wajah ganda. Wajah pertama, menunjukkan buramnya pilkada. Dari sisi ini pilkada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit partai politik guna mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif daerah. Partai politik yang seharusnya sekadar instrumen yang mengajukan calon yang paling layak bagi masyarakat, terkesan lebih mementingkan "orang dalam" daripada calon di luar partai yang mungkin dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah. Kalaupun ada partai yang mau menerima "orang luar" tentu syaratnya harus memiliki banyak uang. Dalam bahasa Nurcholish Madjid (Cak-Nur, alm) harus mempunyai "gizi". Memang harus diakui, bahwa politik di negeri ini adalah politik berbiaya tinggi.

Bisa dipahami, jika "orang dalam" yang terpilih, tentu akan memuluskan perjalanan untuk mengantongi suara yang lebih besar pada pertarungan politik tahun 2009 mendatang. Atau dalam skala yang lebih kecil, pilkada di tingkat kabupaten, jika calon bupati yang diusung oleh partai politik tertentu terpilih, maka akan memberikan kontribusi pada pemilihan gubernur nantinya. Dengan lain kata, pemilihan kepala daerah hanyalah salah satu cara untuk memuaskan "birahi politik" guna merebut posisi-posisi politik yang lebih strategis. Sementara itu, jika mengakomodasi calon kepala daerah yang bergizi, akan menguntungkan partai pengusung. Sebab partai tentu mengharapkan "upeti" dari calon kepala daerah yang akan didukung.

Bila itu terjadi, maka boleh jadi program kerja utama yang akan dilakukan oleh kepala daerah yang terpilih nantinya adalah bagaimana menempatkan "orang dekat" untuk menduduki "kursi basah" di kabinetnya nanti. Sebab kepala daerah sudah banyak "berhutang budi" kepada mereka (baca: tim sukses/partai penyokong). Nantinya kepala daerah harus "memutar otak" bagaimana mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan dari saku pribadi maupun relasi. Tugas utama sebagai pemimpin untuk melayani masyarakat menjadi agenda kerja yang terbengkalai. Jika demikian, pilkada yang menghabiskan banyak energi, hanya menguntungkan segelentir orang, tanpa memberikan makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Di samping itu, terjadinya berbagai kerusuhan, pengrusakan, pembakaran dan aksi anarkis lainnya dalam pilkada, merupakan "make up" yang membuat wajah pilkada menjadi "bopeng". Salah satu faktor terjadinya hal tersebut adalah dikumandangkannya sentimen primordial oleh beberapa kalangan untuk mencapai tujuan sesaat. Sentimen primordial bagaikan "parfum" yang bila disemprotkan ke pelosok-pelosok hati konstituen, akan menyebarkan aroma permusuhan. Jika sentimen primordial (etnik dan agama) terus dimainkan bahkan dijadikan pertimbangan untuk membangun aliansi, hal tersebut dalam prinsip demokrasi merupakan langkah mundur, tulis Hamka Siregar (Pontianak Post: 19 Juli 2006). Bila aliansi tersebut tetap dipertahankan tentu akan mematikan semangat reformasi.

Wajah kedua, menunjukkan cerahnya demokrasi. Indonesia yang telah lama terkurung dalam cengkraman otoritarian, berhasil melepaskan "kekuatan jahat" tersebut. Sebagai proses dari transformasi politik, pilkada merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga politik, kata J Kristiadi (Suara Merdeka: 28/12/2005). Pilkada merupakan salahsatu buah yang dihasilkan dari pohon reformasi. Sistem ini menggusur sistem lama, yaitu; pemerintah pusat memiliki wewenang tunggal untuk menentukan posisi jabatan setingkat gubernur, bupati dan walikota. Ketika itu, masyarakat sama sekali tidak diikut sertakan dalam proses tersebut.

Di alam reformasi sekarang ini, melalui pilkada, masyarakat bisa memilih langsung pemimpin yang dikehendaki. Tentu saja, untuk membuat anggunnya wajah pilkada ke depan -baik secara proses maupun hasil- melalui pintu masuk dari partai yang mengusung "paket" kepala daerah tersebut dengan tidak lagi menggunakan pertimbangan primordial. Menyeleksi kandidat yang mempunyai integritas moral dan kapasitas intelektual, merupakan langkah bijak yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Jika pilkada dilakukan oleh semua pihak dalam koridor demokrasi yang sehat, jujur dan bertanggung jawab, maka dapat dipastikan bisa melahirkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimate, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Seluruhnya berpulang pada masyarakat dalam merias wajah pilkada di Kalbar. Semua pihak berkontribusi terhadap anggun atau bopengnya wajah pilkada ke depan. Menjadi harapan kita bersama, pesta demokrasi di Kalbar yang kita cintai ini, tidak ternodai dengan kekerasan, seperti yang terjadi di Tuban beberapa waktu lalu. Tentunya kita tak berharap, Pilkada di Kalbar melahirkan pertikaian di antara para pendukung maupun dengan sesama kandidat. Jika itu terjadi, sungguh sangat memalukan dan memilukan!**

*) Penulis adalah Mahasiswa STAIN Pontianak, Mantan Sekretaris Umum HMI Cab Pontianak. E-mail : aspari_smile@ yahoo.com