Sang Incumbent

Oleh: Dr. Achyar Asmu'ie*

MENGANALISIS wacana yang berkembang di dalam masyarakat Kalbar saat ini di tengah euphoria menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 15 November 2007 nanti, dapat dimuarakan pada satu pertanyaan: Siapa yang akan menjadi pemimpin provinsi di bawah lintasan garis Khatulistiwa ini selama lima tahun ke depan. Apabila merujuk pada hasil polling yang dilakukan oleh Harian Pontianak Post, maka nama Akil Mochtar masih menempati urutan teratas dengan perolehan suara di atas 30 persen. Namun pertanyaannya adalah: apakah hasil polling itu mencerminkan realitas yang sesungguhnya dari keinginan politik masyarakat? Jawabannya sudah pasti tidak, sebab polling tersebut menginput data melalui short massage service (SMS) dengan demikian hanya menyentuh kelompok masyarakat pemilik handphone yang nota bene jumlahnya tidak lebih dari 2 persen penduduk Kalbar. Oleh karena itu hasil jajak pendapat tersebut tingkat representatifnees-nya sangat rendah, sehingga validitasnya juga rendah.

Validitas hasil jajak pendapat itu akan semakin rendah apabila dikomparasikan dengan hasil dari beberapa polling lain yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey lain baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai contoh jajak pendapat yang dilakukan oleh LSI menempatkan figur Usman Ja'far pada urutan teratas, meski dengan perolehan suara hanya di bawah 20 persen. Polling lain yang dilakukan oleh lembaga survei lain menempatkan figur lain pula pada posisi teratas dengan raihan suara yang tidak jauh berbeda. Hampir semua figur yang namanya telah beredar di masyarakat sebagai balon Gubernur Kalbar lima tahun ke depan namanya pernah muncul pada urutan pertama oleh lembaga survei yang berbeda-beda. Fenomena semacam itu menunjukkan bahwa kans dari setiap figure adalah sama. Oleh karena itu pertanyaan yang dikemukakan di atas sehubungan dengan suasana menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar 15 November 2007 adalah relevan, yakni: Siapa yang akan memimpin Kalbar lima tahun ke depan.

Berpijak pada logika politik linier, maka incumbent secara politis memiliki peluang yang lebih besar dibanding dari calon yang lain dalam pertarungan memperebutkan kursi Gubernur Kalbar yang akan dilaksanakan sembilan bulan yang akan datang. Hal itu dapat dijelaskan sekurang-kurangnya oleh dua alasan.

Pertama, ranah politik pilkada dewasa ini berada pada ranah politik pencitraan. Artinya tim sukses yang paling gencar dan berhasil mengemas strategi sosialisasi dan promosi dalam melakukan image building terhadap figur yang diusungnya, sehingga citranya di masyarakat menjadi sangat populer akan lebih besar kemungkinannya untuk memenangkan pertarungan. Hal itulah yang dilakukan oleh tim sukses SBY pada pilpres 2004. Dalam kaitan itu apa yang dilakukan oleh Usman Ja'far sekarang ini melalui momentum peringatan 50 tahun pemerintahan Kalbar erat kaitannya dengan upaya pencitraan itu, ketika dia tampil di berbagai komunitas masyarakat sambil mensosialisasikan rencana-rencana pemerintah Kalbar 2-3 tahun ke depan, terutama isu yang sangat krusial, yakni listrik dan pembangunan jaringan infra struktur sosial.

Kedua, sebagai incumbent Usman Ja'far jauh lebih leluasa dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dengan berlindung di balik program-program dan biaya pemerintah, walaupun public dapat mempersepsikan sebagai bentuk kampanye terselubung, namun secara yuridis formal akan sangat sulit untuk dibuktikan sebagai pencurian start kampanye.

Kedua alasan di atas tetap sebuah analisis politik yang bersifat prediksi semata. Oleh karena itu kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya masih bersifat probability. Dalam kaitan ini sebagai incumbent Usman Ja'far bukan berarti tidak bisa dikalahkan sama sekali oleh figur lain, asal tahu cara mengatur strateginya.

Kemungkinan incumbent masih dapat dikalahkan bukan tanpa presedent. Apalagi bila yang bersangkutan hanya didukung oleh partai "tengah" atau gabungan partai "gurem", didukung partai besar saja tetap masih dapat dikalahkan. Sebagaimana telah menjadi konsumsi publik bahwa Usman Ja'far secara resmi baru diusung oleh PPP yang merupakan partai "tengah". Dengan demikian kemungkinan untuk dikalahkan masih sangat terbuka.

Penyelenggaran pilkada sebanyak delapan kali di tingkat kabupaten/kota yang telah dilaksanakan di Kalbar, ketika partai terbesar, yakni Golkar hanya mampu memenangkan kadernya di dua kabupaten, yakni Ketapang dan Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa nama besar, jumlah kader yang melimpah, jaringan organisasi, serta jumlah kursi di parlemen tidak lagi dapat menjadi jaminan untuk meraih kemenangan. Di samping itu, apa yang terjadi di Kabupaten Sintang menampilkan suatu keunikan tersendiri dalam membaca peta kekuatan politik di Kalimantan Barat dewasa ini.

Dalam kaitannya dengan berbagai preseden di atas, kasus pilkada Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dapat dikatakan sebagai yang paling tifikal bagi kekalahan seorang incumbent yang di dukung oleh partai besar, yakni Golkar. Bermodalkan diri sebagai pejabat bupati dan sekaligus sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Batanghari, serta didukung oleh tim sukses yang solid dan cadangan dana yang besar, Abdul Fatah merasa kemenangan dalam memperebutkan kursi Bupati seakan sudah berada di dalam genggamannya. Saat itu tidak satu pengamat pun yang meragukan akan kemenangannya itu. Namun apa yang terjadi setelah usai pemilihan, dia dan pasangannya dikalahkan pada hampir semua daerah pemilihan. Belajar dari kasus tersebut, bahwa incumbent masih bisa dikalahkan asal tahu cara mengatur strategi. Apalagi mengingat hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh LSI menunjukkan angka yang berimbang diantara beberapa figur yang menonjol. Itu artinya belum ada figur yang dominan dan peluang bagi setiap calon adalah sama, hanya saja sebagai incumbent, posisi Usman Ja'far bisa disebut sebagai primus inter pares dari figur-figur yang lain.

Penulis: Dosen Fisipol Untan