Pilwako dan Pemenuhan Hak-hak Dasar

Oleh : Rudy Handoko

PONTIANAK akan melaksanakan perhelatan besar yakni pemilihan walikota dan wakil walikota. Sebagai ibukota provinsi yang menjadi barometer Kalbar, maka perhelatan dan hiruk pikuk pilwako ini tentu lebih bergaung. Jika dilihat dari porsi liputan media pun tentunya jauh lebih tercover, sehingga saban hari tiada berita tanpa berita pilwako. Dan...yang tentunya ramai sekali menjadi bahan perbincangan mulai dari warung kopi sampai gedung ber-AC adalah tentang para kandidat yang bermunculan. Boleh jadi, kandidat yang bakal meramaikan perhelatan pilwako Pontianak ini akan jauh lebih ramai ketimbang daerah kabupaten-kota lainnya. Hal ini dapat dimaklumi, karena di pusat kota ini para politisinya tentu jauh lebih banyak dunk!

Selayaknya pesta pemilihan jauh-jauh hari sebelum hari H, bahkan sebelum masa pendaftaran calon dan masa kampanye dimulai, segala atribut para kandidat yang mencoba keberuntungan di ajang pilwako ini sudah bertebaran di tiap pelosok kota. Silaturahmi politikpun kerap dilakukan untuk memperkenalkan diri sekaligus 'ecek-eceknya' minta restu dan mohon perahu. Dinamika ini terjadi mulai dari kalangan pendukung kandidat/tim-ses, parpol yang jadi perahu, ormas, OKP dan kalangan masyarakat 'tokoh' serta masyarakat 'awam'. Dan berhubung gerbong independen juga telah dibuka, maka dinamika ini kian menarik bahkan menghangat dengan gejala 'bergentayangannya' para 'pemburu' KTP dan KK buat syarat dukungan. Wooow...hueboh dech!

Dalam coretan-coretan ini, sebagai masyarakat kelas 'awam' dan 'paria', saya coba berbagi wacana kepada masyarakat kota Pontianak, tentang apa yang seharusnya kita lihat sebagai pertimbangan agar dalam pilwako nanti dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik, yang tentunya punya kemampuan untuk me-manage pemerintahan, punya integritas dan mampu memfasilitasi seluruh elemen masyarakatnya menuju pemberdayaan dan kesejahteraan bersama.

Dalam arena pemilihan, setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih, dan sah-sah saja jika tiap kandidat saling mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan dari 'ini' dan 'itu', toh nantinya masyarakat yang punya hak pilih yang menentukannya. Tapi dalam hal ini, saya hanya ingin menggambarkan pada masyarakat yang bakal memilih, bahwa pilihan tentunya punya konsekuensi, dan bahwa pilihan tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin kita akan menentukan nasib penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan yang bakal kita dapatkan dalam tahun-tahun ke depan. Baik yang kita pilih, maka boleh jadi baiklah penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan yang bakal kita dapatkan. Buruk yang kita pilih, boleh jadi buruk sudah nasib penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan yang bakal kita dapatkan, terutama terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, infrastruktur dasar dan sebagainya.



Nah terkait itu, selain patokan figur kandidat, hal lain yang mesti kita lihat dalam memilih pemimpin yang terbaik adalah dengan melakukan 'tracking' terhadap apa yang telah mereka (baca: calon-calon walikota-wakil walikota) lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Jika dia pengambil kebijakan, maka dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuatnya, apakah pro rakyat dan pro pemenuhan hak-hak dasar rakyat atau tidak. Jika dia mantan pejabat, maka dapat dilihat dari kinerjanya sebagai pejabat. Jika dia mengaku wakil rakyat, maka dapat dilihat dari keberpihakannya terhadap perjuangan mengartikulasikan aspirasi rakyat. Jika dia politisi, maka dapat dilihat apakah dia politisi bersih atau politisi busuk atau pada apa yang diperbuatnya dalam melakukan pendidikan politik. Jika dia pengusaha, maka sebagai rakyat kecil kita mesti lihat dia pengusaha yang kapitalistik atau pengusaha yang juga punya sense dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan yakni usaha kecil-menengah masyarakat.

Kemudian, hal lain yang harus kita perhatikan tentunya adalah tawaran program apa yang akan dilakukan jika menjadi pemimpin, sehingga kita sebagai pemilih agak lebih naik level sebagai pemilih yang 'programic oriented' dan calon pemimpin juga menjadi sedikit cerdas berorientasi program yang tidak muluk-muluk tapi realistis dan menyentuh pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam menawarkan ide bukan sekedar janji. Kita mesti sadari bahwa tawaran program yang riil dan pro hak-hak dasar rakyat itu lebih mudah terlihat hasilnya, mudah didesak realisasi kebijakannya, mudah diawasi dan mudah dituntut pertanggungjawabannya ketimbang janji-janji abstrak.

Kenapa ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena seharusnya sekarang para calon pemimpin kita sadar bahwa pembangunan yang tidak berbasis pada masyarakat, apalagi tidak memberi ruang pemberdayaan dan tidak mempunyai keberpihakan terhadap rakyat, hanyalah bersifat semu dan keropos. Dan lebih parah, dalam jangka panjang pasti melahirkan efek turunan berupa resiko sosial bahkan resiko politik yang besar.

Nah, dari itulah kita mesti pandai memilih pemimpin, terutama pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas, kemauan serta program untuk memperkuat pemerintahan sekaligus memperkuat rakyat, dengan memperkuat pembangunan yang berorientasi pemberdayaan itu di tingkat basis dalam masyarakat dengan pelibatan langsung yang mendidik-membina mereka untuk mandiri secara bersama-sama mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini mampu mengelola pemerintahan menjadi pemberi stimulus, baik melalui segala kebijakan yang dibuatnya dan sekaligus menjadi fasilitator pemberdayaan itu. Karena sinergisitas pemerintah dan masyarakat yang diperlukan. Pemerintah mesti menjadi penggerak dan berupaya menarik minat masyarakat untuk turut serta dalam segala proses pembangunan dan sebagai daerah otonom, Pontianak harus terus memacu pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Dengan wilayah yang kecil dan sumber daya yang minim, apalagi yang dapat dilakukan Pontianak selain memproyeksikan dan memberi apresiasi pada pada ide-ide berani sebagaimana daerah otonom lain yang sukses. Dan ide-ide berani yang progresif serta pro rakyat itulah yang bakal semakin diperlukan untuk memajukan Pontianak. Wabil khusus harus dipunyai calon pemimpin dan tentunya warga Pontianak. Karena keberhasilan-keberhasilan membangun dan memajukan daerah merupakan buah kerja keras bersama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Semoga! **

Penulis adalah Divisi Riset JARI Borneo Barat; Pegiat Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi (eLSSiDe) dan Sekjend KIPP Pamali Kota Pontianak.